Minggu, 09 Oktober 2016

Etika Bisnis dan Profesi Bab 5 Kasus

NAMA            : DIAH DWI UTAMI
NIM                : 150810301104
ETIKA BISNIS DAN PROFESI-C


Kasus 1 – Kasus Bulog- Implementasi Ekonomi Pancasila
a.       Setujukah anda bahwa awal pembentukan Bulog sebenarnya merupakan salah satu wujud implementasi sistem ekonomi Pancasila? Jelaskan jawaban anda dengan mengemukakan ciri-ciri ekonomi Pancasila!
Saya setuju. Awal mula dari pembentukan Bulog pada masa orde baru tidak lain adalah untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, perusahaan tersebut ditujukan untuk pemerataan kebutuhan pokok, dari daerah surplus kebutuhan pokok ke daerah defisit kebutuhan pokok. Hal itu tentu menerapkan ciri-ciri dari ekonomi Pancasila, antara lain untuk keadilan dan kebersamaan masyarakat, hak dan kebebasan individu, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.      Mengapa peran Bulog saat ini tidak lagi dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar rakyat Indonesia? Jelaskan jawaban anda dikaitkan dengan berbagai konsep sistem Ekonomi, konsep kesadaran, dan konsep etika!
Berdasarkan Visi dan Misi Bulog mendasari fungsi Bulog sebagai perusahaan Umum yang mengemban tugas sebagai pengendali ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, Bulog tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan Bulog tidak menjalankan etika bisnis dan profesi sesuai fungsinya, berikut contoh kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Bulog :
1) Korupsi Impor Sapi Fiktif Kasus yang terjadi pada tahun 2001 tersebut, menyeret Direktur Utama Perum Bulog yaitu Widjanarko sebagai tersangka. Handy (2009).
2) Korupsi Subsidi Pangan Rakyat MiskinKasus ini terjadi pada tahun 1999. Menurut Majalah Trust (2004),Akbar Tandjung merupakan ketua umum DPP Partai Golkar yang dipercaya untuk menyalurkan subsidi pangan rakyat miskin di Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena pada masa itu terjadi kemarau panjang dan sejumlah orang kekurangan pangan. Sebagai penyalur subsidi, ditunjuklah Yayasan Raudlatul Jannah yang terletak di bilangan Jakarta Barat. Penyidikan kemudian menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang dikatakan oleh Akbar dibantu dengan dana Bulog itu ternyata tak pernah menerima apa pun.
3) Keterlambatan Penyaluran Raskin Barak Banten (2011) mengatakan bahwa, Harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri sangat menyulitkan ekonomi KeluargaMiskin (Gakin) disebagian wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gambaran ketidakpedulian tersebut, terlihat dari lambannya PerumBulog Divre Jawa Barat mengalokasikan beras untuk rakyat miskin(Raskin) kepada masyarakat penerima manfaat.
c.       Coba berikan pemikiran anda, apakah menurut anda keberadaan Bulog saat ini masih diperlukan?
Keberadaan Bulog masih harusdipertahankan, jika tidak ada lagi pilar-pilar penopangnya. Bulog masih dibutuhkan. Hanya saja, harus dilakukan perubahan paradigma terhadap lembaga itu. Jika pada masa lalu Bulog menapakkan kakinya di dua tempat, yaitu sebagai regulator sekaligus pedagang, maka di masa mendatang, Bulog seyogyanya hanya sebagai regulator, yaitu menjadi semacam lembaga otoritas pangan nasional (national food authority), khususnya untuk beras sebagai komoditi pangan pokok.


Kasus 2 Banyak Korporasi Besar yang Melakukan Penipuan
a.       Bagaimana anda menjelaskan hubungan antara kejahatan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar di Amerika Serikat dengan sistem ekonomi kapitalis global yang berlaku saat ini?
Karena dalam system ekonomi kapitalis tujuan manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi (fisik) semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Sistem ekonomi ini juga melupakan tujuan tertinggi hakikat sebagai manusia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Maka tidak heran bila pertumbuhan ekonomi di negara- negara barat tidak dilandasi oleh asas moralitas dan keTuhanan sehingga kejahatan marak dilakukan oleh korporasi-korporasi besar di amerika serikat yang menganut sistem ekonomi kapitalis global.
b.      Menurut anda, apakah korupsi dan manipulasi tidak hanya terjadi pada system ekonomi kapitalis saja? Bagaimana pendapat anda tentang korupsi di negara penganut sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia?
Hal itu juga berlaku pada system ekonomi komunis dan system ekonomi pancasila yang diterapkan di Indonesia karena pada dasarnya system ekonomi apa pun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang bersifat tidak etis seperti korupsi dan manipulasi lainnya. Etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual, bukan karena sistem ekonomi tersebut. Karena sistem pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk kesejahteraan, hanya saja dalam pelaksanaannya oleh individu terkadang tidak sesuai dengan tujuan tersebut.
c.       Bagaimana anda menjelaskan perilaku korporasi-korporasi besar tersebut dikaitkan dengan lima dimensi bisnis?
Dimensi ekonomi, dari sudut pandang ini kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di satu sisi mereka telah memenuhi aspek dimensi ini yaitu dengan memperoleh keuntungan tetapi di sisi yang lain mereka juga mencemari dimensi ini yaitu mencari keuntungan dengan cara yang salah.
Dimensi etis, dari sudut pandang ini bisnis masih banyak menimbulkan pro dan kontra karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis. Tetapi dalam kasus ini korporasi-korporasi tersebut telah melanggar dimensi etis karena sudah berprilaku tidak baik seperti melakukan penipuan, suap dan lain-lain
Dimensi hukum, dari sudut pandang ini bisnis masih diatur oleh hukum yang mengatur perilaku manusia dan bila dilanggar akan kena sanksi hukum. Dalam kasus ini korporasi-korporasi tersebut sudah melanggar dimensi hukum karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan sudah sering mendapatkan sanksi hukum.
Dimensi sosial, dari sudut pandang ini banyak pihak yang merasa dirugikan oleh korporasi yang sewenang-wenang. Halini tentu menjadi koflik antara perusahaan dan pemegang saham yang harus diperbaiki.
Dimensi spiritual, dari sudut pandang ini, banyak korporasi yang tidak menegakkan kepercayaannya kepad Tuhan, mereka lebih berlomba-lomba untuk kesejahteraan diri sendiri, sehingga dampaknya merugikan lingkungan dan merugikan sesama.
d.      Menurut anda, apakah ada yang salah dengan sistem ekonomi Pancasila sehingga Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi menjelang akhir abad ke-20?
Sistem ekonomi di Indonesia tidak salah, hanya saja cara pelaksanaannya yang dilakukan oleh manusia tidak sesuai dengan nilai yang terdapat dalam ciri-ciri dan prinsip Pancasila. Karena memiliki kekuasaan, manusia cenderung untuk serakah, berlomba-lomba untuk memperkaya golongan atas. Tanpa memperhatikan kondisi golongan bawah.
e.       Sebagaimana dikatakan oleh Zamansky, para eksekutif perusahaan AS belum jera walaupun hukum telah ditegakkan oleh pemerintah. Menurut anda, apa yang kira-kira menyebabkan para eksekutif AS tidak pernah jera melakukan kejahatan walaupun hukum telah ditegakkan oleh pemerintah?
Ketidakjeraan itu kembali lagi dengan sifat alami dari manusia, yaitu tidak pernah merasa puas dan selalu serakah. Manusia tidak pernah merasa apa yang dipunya sudah cukup, mereka cenderung berlomba-lomba menunjukkan bahwa mereka lebih baik, lebih kaya dan lebih maju, hal-hal yg tidak baik halal dilakukan.


Etika Bisnis dan Profesi Bab 4 Kasus

NAMA            : DIAH DWI UTAMI
NIM                : 150810301104
ETIKA BISNIS DAN PROFESI-C

Kasus 1 – Kasus Bulog- Implementasi Ekonomi Pancasila
a.       Setujukah anda bahwa awal pembentukan Bulog sebenarnya merupakan salah satu wujud implementasi sistem ekonomi Pancasila? Jelaskan jawaban anda dengan mengemukakan ciri-ciri ekonomi Pancasila!
Saya setuju. Awal mula dari pembentukan Bulog pada masa orde baru tidak lain adalah untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, perusahaan tersebut ditujukan untuk pemerataan kebutuhan pokok, dari daerah surplus kebutuhan pokok ke daerah defisit kebutuhan pokok. Hal itu tentu menerapkan ciri-ciri dari ekonomi Pancasila, antara lain untuk keadilan dan kebersamaan masyarakat, hak dan kebebasan individu, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.      Mengapa peran Bulog saat ini tidak lagi dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar rakyat Indonesia? Jelaskan jawaban anda dikaitkan dengan berbagai konsep sistem Ekonomi, konsep kesadaran, dan konsep etika!
Berdasarkan Visi dan Misi Bulog mendasari fungsi Bulog sebagai perusahaan Umum yang mengemban tugas sebagai pengendali ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, Bulog tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan Bulog tidak menjalankan etika bisnis dan profesi sesuai fungsinya, berikut contoh kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Bulog :
1) Korupsi Impor Sapi Fiktif Kasus yang terjadi pada tahun 2001 tersebut, menyeret Direktur Utama Perum Bulog yaitu Widjanarko sebagai tersangka. Handy (2009).
2) Korupsi Subsidi Pangan Rakyat MiskinKasus ini terjadi pada tahun 1999. Menurut Majalah Trust (2004),Akbar Tandjung merupakan ketua umum DPP Partai Golkar yang dipercaya untuk menyalurkan subsidi pangan rakyat miskin di Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena pada masa itu terjadi kemarau panjang dan sejumlah orang kekurangan pangan. Sebagai penyalur subsidi, ditunjuklah Yayasan Raudlatul Jannah yang terletak di bilangan Jakarta Barat. Penyidikan kemudian menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang dikatakan oleh Akbar dibantu dengan dana Bulog itu ternyata tak pernah menerima apa pun.
3) Keterlambatan Penyaluran Raskin Barak Banten (2011) mengatakan bahwa, Harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri sangat menyulitkan ekonomi KeluargaMiskin (Gakin) disebagian wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gambaran ketidakpedulian tersebut, terlihat dari lambannya PerumBulog Divre Jawa Barat mengalokasikan beras untuk rakyat miskin(Raskin) kepada masyarakat penerima manfaat.
c.       Coba berikan pemikiran anda, apakah menurut anda keberadaan Bulog saat ini masih diperlukan?
Keberadaan Bulog masih harusdipertahankan, jika tidak ada lagi pilar-pilar penopangnya. Bulog masih dibutuhkan. Hanya saja, harus dilakukan perubahan paradigma terhadap lembaga itu. Jika pada masa lalu Bulog menapakkan kakinya di dua tempat, yaitu sebagai regulator sekaligus pedagang, maka di masa mendatang, Bulog seyogyanya hanya sebagai regulator, yaitu menjadi semacam lembaga otoritas pangan nasional (national food authority), khususnya untuk beras sebagai komoditi pangan pokok.


Kasus 2 Banyak Korporasi Besar yang Melakukan Penipuan
a.       Bagaimana anda menjelaskan hubungan antara kejahatan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar di Amerika Serikat dengan sistem ekonomi kapitalis global yang berlaku saat ini?
Karena dalam system ekonomi kapitalis tujuan manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi (fisik) semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Sistem ekonomi ini juga melupakan tujuan tertinggi hakikat sebagai manusia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Maka tidak heran bila pertumbuhan ekonomi di negara- negara barat tidak dilandasi oleh asas moralitas dan keTuhanan sehingga kejahatan marak dilakukan oleh korporasi-korporasi besar di amerika serikat yang menganut sistem ekonomi kapitalis global.
b.      Menurut anda, apakah korupsi dan manipulasi tidak hanya terjadi pada system ekonomi kapitalis saja? Bagaimana pendapat anda tentang korupsi di negara penganut sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia?
Hal itu juga berlaku pada system ekonomi komunis dan system ekonomi pancasila yang diterapkan di Indonesia karena pada dasarnya system ekonomi apa pun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang bersifat tidak etis seperti korupsi dan manipulasi lainnya. Etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual, bukan karena sistem ekonomi tersebut. Karena sistem pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk kesejahteraan, hanya saja dalam pelaksanaannya oleh individu terkadang tidak sesuai dengan tujuan tersebut.
c.       Bagaimana anda menjelaskan perilaku korporasi-korporasi besar tersebut dikaitkan dengan lima dimensi bisnis?
Dimensi ekonomi, dari sudut pandang ini kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di satu sisi mereka telah memenuhi aspek dimensi ini yaitu dengan memperoleh keuntungan tetapi di sisi yang lain mereka juga mencemari dimensi ini yaitu mencari keuntungan dengan cara yang salah.
Dimensi etis, dari sudut pandang ini bisnis masih banyak menimbulkan pro dan kontra karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis. Tetapi dalam kasus ini korporasi-korporasi tersebut telah melanggar dimensi etis karena sudah berprilaku tidak baik seperti melakukan penipuan, suap dan lain-lain
Dimensi hukum, dari sudut pandang ini bisnis masih diatur oleh hukum yang mengatur perilaku manusia dan bila dilanggar akan kena sanksi hukum. Dalam kasus ini korporasi-korporasi tersebut sudah melanggar dimensi hukum karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan sudah sering mendapatkan sanksi hukum.
Dimensi sosial, dari sudut pandang ini banyak pihak yang merasa dirugikan oleh korporasi yang sewenang-wenang. Halini tentu menjadi koflik antara perusahaan dan pemegang saham yang harus diperbaiki.
Dimensi spiritual, dari sudut pandang ini, banyak korporasi yang tidak menegakkan kepercayaannya kepad Tuhan, mereka lebih berlomba-lomba untuk kesejahteraan diri sendiri, sehingga dampaknya merugikan lingkungan dan merugikan sesama.
d.      Menurut anda, apakah ada yang salah dengan sistem ekonomi Pancasila sehingga Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi menjelang akhir abad ke-20?
Sistem ekonomi di Indonesia tidak salah, hanya saja cara pelaksanaannya yang dilakukan oleh manusia tidak sesuai dengan nilai yang terdapat dalam ciri-ciri dan prinsip Pancasila. Karena memiliki kekuasaan, manusia cenderung untuk serakah, berlomba-lomba untuk memperkaya golongan atas. Tanpa memperhatikan kondisi golongan bawah.
e.       Sebagaimana dikatakan oleh Zamansky, para eksekutif perusahaan AS belum jera walaupun hukum telah ditegakkan oleh pemerintah. Menurut anda, apa yang kira-kira menyebabkan para eksekutif AS tidak pernah jera melakukan kejahatan walaupun hukum telah ditegakkan oleh pemerintah?
Ketidakjeraan itu kembali lagi dengan sifat alami dari manusia, yaitu tidak pernah merasa puas dan selalu serakah. Manusia tidak pernah merasa apa yang dipunya sudah cukup, mereka cenderung berlomba-lomba menunjukkan bahwa mereka lebih baik, lebih kaya dan lebih maju, hal-hal yg tidak baik halal dilakukan.


Etika Bisnis dan Profesi Bab 3 Makalah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1       LATAR BELAKANG MASALAH
           
Sampai saat ini masih terjadi perdebatan dan perbedaan pandangan diantara etikawan tentang apakah etika bersifat absolut atau relatif. Para penganut paham etika absolut denganberbagai argumentasi yang masuk akal meyakini bahwa ada prinsip-prinsip etika yangbersifat mutlak, berlaku universal kapan pun dan dimanapun. Sementara itu, para penganutetika relatif dengan berbagai argumentasi yang juga tampak masuk akal membatah hal ini. Di antara tokoh-tokoh berpengaruh yang mendukung paham etika relatif ini adalah Joseph Fletcher (dalam Suseno, 2006), yang terkenal dengan teori etika situasional-nya.
            Ia menolak adanya norma-norma moral umum karena kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkrit, dan situasi konkrit ini dalam keseharianya tidak pernah sama. Tokoh pengaruh pendukung paham etika absolut antara lain Immanuel Kant dan Jammes Rachels. Rahcels sendiri, yang walaupun membuka pemikiranya dengan memberikan argumentasi bagi pendukung etika relatif. Ia mengatakan bahwa ada pakok teoritis yang umum dimana ada aturan-aturan moral tertentu yang dianut secara bersama-sama oleh semua masyarakat kerena aturan-aturan itu penting untuk kelestarian masyarakat.       
                        Perkembangan Perilaku Moral, Teori perkembangan moral banyak dibahas dalam ilmu psikologi. Salah satu teori yang sangat berpengaruh di kemukakan oleh Kohlberg ( dalam Atkinson et.al., 1996) dangan mengemukakan tiga tahap perkembangan moral dihubungkan dengan pertumbuhan.

1.2       RUMUSAN MASALAH
1.         Apa yang di maksud Etika Absolut dan Relative ?
2.         Bagaimana perkembangan Etika dan Moral menurut Kohlberg ?
3.         Apa saja teori-teori Etika ?
4.         Definisi teori-teori yang ada ?
1.3       TUJUAN
1.                  Mahasiswa mengetahui dan memahami penggunaan etika absolut    dan relative.
2.                  Mahasiswa mengetahui dan memahami perkembangkan etika dan moral menurut para ahli.
3.                  Mahasiswa mengetahui dan memahami teori-teori etika.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1       Etika Absolut dan Relative
2.1.1    Pengertian Etika Absolut
                        Absolut artinya mutlak, merupakan paham yang percaya bahwa segala sesuatu yang ada itu bersifat mutlak dan universal. Dengan ini, etika absolut dapat didefinisikan sebagai paham etika yang menekankan bahwa prinsip moral itu universal, berlaku untuk siapa saja, dan di mana saja, Tidak ada tawar menawar dalam prinsip ini, juga tidak tergantung pada adanya kondisi yang membuat prinsip moral dapat berubah sewaktu-waktu.
                        Etika absolut erat hubungannya dengan moralitas seorang individu atau manusia, etika ini juga memberikan atau menekankan setiap norma dan aturan yang ada dengan tegas dan terkadang bersifat memaksa tidak pandang bulu, etika yang berarti adat atau kebiasaan dari seorang individu sesuai dengan lingkungan dan tempat dimana ia lahir dan tinggal sehingga mampu menata hidup dengan baik melalui etika dan moral yang baik pula. Terkadang seorang individu membutuhkan paham yang bersifat mutlak untuk menjadi pedoman hidup dan tata cara bagaimana ia hidup dan bersosialisasi dengan sesama manusia dengan alam, hewan, tumbuhan.
            Di dalam etika absolut dapat dicontohkan melalui kepercayaan seorang individu yaitu agama yang dianutnya sesuai dengan apa yang ia yakini. Agama juga bersifat universal namun mutlak karena apa yang di yakini harus ditaati dan dilaksakan perintahnya dan tidak dapat di tawar atau ditinggalkan setiap aturannya, karena segalanya berhungan dengan tuhan.
2.1.2    Pengertian Etika Relatif
                        Relatif artinya menurut bahasa adalah bergantung kepada sesuatu. Etika relatif itu sendiri berarti paham yang percaya bahwa segala sesuatu itu bersifat tidak mutlak, mulai dari pengetahuan maupun prinsip. Terkait dengan istilah relativisme etika, Shomali telah memberikan definisi yang cukup mudah dipahami yaitu “relativisme etika adalah pandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal, kebenaran semua prinsip moral bersifat relatif terhadap budaya atau pilihan individu”..Relativisme juga tidak memungkinkan untuk adanya serangkaian mutlak etika. Logikanya, jika tidak ada etika yang mutlak, maka tidak ada Absolute Ilahi Etika Pemberi. Mewajibkan set mutlak etika menyiratkan Pemberi Etika Absolute, yang dengan mudah dapat diekstrapolasi sebagai Tuhan.
                        Ini akan bertentangan dengan relativisme etis. Oleh karena itu, relativisme etika tidak akan mendukung gagasan Allah yang mutlak, dan itu akan mengecualikan sistem keagamaan didasarkan pada moral mutlak, yaitu, itu akan mutlak dalam kutukannya terhadap etika mutlak. Dalam hal ini, relativisme akan menjadi tidak konsisten, karena akan menyangkal kepercayaan dari nilai absolut.
            Selain itu, jika etika telah berubah dari waktu ke waktu, ada masalah kontradiksi diri dalam perspektif relativistik. 200 tahun yang lalu perbudakan diterima secara sosial dan benar. Sekarang tidak, telah ada perubahan dalam etika sosial di Amerika mengenai masalah ini.
Masalahnya adalah bahwa jika perbudakan menjadi dapat diterima lagi dalam 200 tahun ke depan, siapa yang mengatakan apakah itu benar atau salah? Kami akan memiliki satu set kontradiktif benar dan salah mengenai masalah yang sama.
            Dalam relativisme etika, benar dan salah tidak mutlak dan harus ditentukan dalam masyarakat dengan kombinasi observasi, logika , sosial dan pola preferensi, pengalaman, emosi, dan "aturan" yang tampaknya membawa manfaat yang paling. Tentu saja, tak usah dikatakan bahwa masyarakat yang terlibat dalam konflik moral yang konstan tidak akan mampu bertahan untuk waktu yang lama. Moralitas adalah lem yang memegang masyarakat bersama-sama. Harus ada konsensus benar dan salah bagi masyarakat untuk berfungsi dengan baik.
            Tampaknya menjadi universal di antara budaya yang salah untuk membunuh, mencuri, dan berbohong. Kita melihat bahwa ketika individu mempraktekkan etika kontra produktif, mereka segera di penjara atau dihukum. Karena etika konseptual di alam, dan ada beberapa etika yang tampaknya melampaui semua budaya (berlaku untuk semua masyarakat).

2.1.3        Contoh etika absolut
·            Bagaimana pun dan apa pun alasannya membunuh adalah perbuatan tidak bermoral
·            Memperkosa adalah perbuatan yang keji dan tidak bermoral
·            Mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang tidak bermoral.
Contoh kasus etika Absolut
Seorang pejabat “A” yang bekerja di badan yudikatif  negara melakukan tindakan korupsi dari anggaran suatu proyek yang dijalankan atas dasar untuk memenuhi keinginan pribadi dan membeli barang-barang mewah yang ia inginkan dengan nominal yang cukup tinggi dan merugikan negara.
Dari kasus menurut etika absolut dapat disimpulkan bahwa memakan hak orang lain adalah perbuatan yang salah. Maka pejabat “A” apapun posisinya dan kedudukannya perbuatan “A” adalah perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika serta menyalahi aturan yang ada karena telah merugikan rakyat banyak.

2.1.4        Contoh etika relatif
·           Membunuh itu bisa benar dan juga bisa salah tergantung apa tujuan orang melakukan pembunuhan.

Contoh kasus etika relatif
Callatia memakan ayah mereka yang telah mati sebagai penghormatan dan kebanyakan dari tanggapan kita terhadap hal itu adalah tidak bermoral. Tetapi bagi orang Callatia membakar atau mengubur orang mati adalah perbuatan menakutkan dan menjijikkan atau tidak bermoral.
Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa moral yang baik menurut suku callatia sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka terlepas apa yang orang lain pikirkan atas apa yang mereka lakukan karena apa yang mereka lakukan tentang upacara kematian adalah apa yang mereka yakini.

2.2       Perkembangan Etika menurut Kohlberg
Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya (Lawrence Kohlberg).
 Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini, dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan.
  Kohlberg menggunakan ceritera-ceritera tentang dilema moral dalam penelitiannya, dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama.

2.2.1    Tahapan perkembangan etika
·Pra-konvensional
            Tingkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat pra-konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat pra-konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral, dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris,individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman diberikan dianggap semakin salah tindakan itu.
             Sebagai tambahan, ia tidak tahu bahwa sudut pandang orang lain berbeda dari sudut pandang dirinya. Tahapan ini bisa dilihat sebagai sejenisotoriterisme. Kemudian menempati posisi apa untungnya buat saya, perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya.
            Penalaran tahap dua kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain, hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri, seperti “kamu garuk punggungku, dan akan kugaruk juga punggungmu. Dalam tahap dua perhatian kepada oranglain tidak didasari oleh loyalitas atau faktor yang berifat intrinsik.
            Kekurangan perspektif tentang masyarakat dalam tingkat pra-konvensional, berbeda dengan kontrak sosial (tahap lima), sebab semua tindakan dilakukan untuk melayani kebutuhan diri sendiri saja. Bagi mereka dari tahap dua, perpektif dunia dilihat sebagai sesuatu yang bersifat relatif secara moral.

·                        Konvensional
            Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. Seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya.
            Mereka mencoba menjadi seorang anak baik untuk memenuhi harapan tersebut, karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal tersebut. Penalaran tahap tiga menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal, yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat, rasa terimakasih, dan golden rule. Keinginan untuk mematuhi aturan dan otoritas ada hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip ini. Maksud dari suatu tindakan memainkan peran yang lebih signifikan dalam penalaran di tahap ini; 'mereka bermaksud baik.
            Penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosialkarena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap empat lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap tiga; kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Idealisme utama sering menentukan apa yang benar dan apa yang salah, seperti dalam kasus fundamentalisme. Bila seseorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu - sehingga ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukum dan aturan.
            Bila seseorang melanggar hukum, maka ia salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang signifikan dalam tahap ini karena memisahkan yang buruk dari yang baik.

·                      Pasca-konvensional
            Tingkatan pasca konvensional, juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat ‘hakekat diri mendahului orang lain’ ini membuat tingkatan pasca-konvensional sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional. Individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang tidak dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan pilihan jangan sampai ditahan atau dihambat.
            Kenyataannya, tidak ada pilihan yang pasti benar atau absolut memang anda siapa membuat keputusan kalau yang lain tidak Sejalan dengan itu, hukum dilihat sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang.
            Hal tersebut diperoleh melalui keputusan mayoritas, dan kompromi. Dalam hal ini, pemerintahan yang demokratis tampak berlandaskan pada penalaran tahap lima. Penalaran moral berdasar pada penalaran abstrakmenggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Hak tidak perlu sebagai kontrak sosial dan tidak penting untuk tindakan moral deontis. Keputusan dihasilkan secara kategoris dalam cara yang absolut dan bukannya secara hipotetis secara kondisional (lihat imperatif kategoris dariImmanuel Kant.
            Hal ini bisa dilakukan dengan membayangkan apa yang akan dilakukan seseorang saat menjadi orang lain, yang juga memikirkan apa yang dilakukan bila berpikiran sama (lihat veil of ignorance dari John Rawls. Tindakan yang diambil adalah hasil konsensus. Dengan cara ini, tindakan tidak pernah menjadi cara tapi selalu menjadi hasil; seseorang bertindak karena hal itu benar, dan bukan karena ada maksud pribadi, sesuai harapan, legal, atau sudah disetujui sebelumnya.

2.3       Teori-teori Etika
                                    Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan.
Berikut teori-teori Etika :
1.         Egoisme
Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Pertama, egoisme psikologis, adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (self servis). Menurut teori ini, orang boleh saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan/ atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri.

2.         Utilitarianisme
Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (the greatest happiness of the greatest number). Ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya.
Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut pandang kepentingan orang banyak.
3.         Deontologi
Paradigma teori deontologi saham berbeda dengan paham egoisme dan utilitarianisme, yang keduanya sama-sama menilai baik buruknya suatu tindakan memberikan manfaat entah untuk individu (egoisme) atau untuk banyak orang/kelompok masyarakat (utilitarianisme), maka tindakan itu dikatakan etis. Sebaliknya, jika akibat suatu tindakan merugikan individu atau sebagian besar kelompok masyarakat, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut disebut teori teleologiSangat berbeda dengan paham teleologi yang menilai etis atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut, paham deontologi justru mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjdi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Kant berpendapat bahwa kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena kewajiban moral iu diperintahkan oleh Tuhan. Moralitas hendaknya bersifat otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri, yang berarti kewajiban moral mutlak itu bersifat rasional.
Walaupun teori deontologi tidak lagi mengkaitkan kriteria kebaikan moral dengan tujuan tindakan sebagaimana teori egoisme dan tlitarianisme, namun teori ini juga mendapat kritikan tajam terutama dari kaum agamawan. Kant mencoba membangun teorinya hanya berlandaskan pemikiran rasional dengan berangkat dari asumsi bahwa karena manusiabermartabat, maka setiap perlakuan manusia terhadap manusia lainnya harus dilandasi olehkewajiban moral universal. Tidak ada tujuan lain selain mematuhi kewajiban moral demi kewajiban itu sendiri.
4.      Teori Hak
Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Menurut Bentens (200), teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi (teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajibanbagi orang lain. Teori hak sebenarnya didsarkan atas asumsi bahwa manusiamempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.
5.         Teori Keutamaan (Virtue Theory)
Teori keutamaan berangkat dari manusianya (Bertens,2000). Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter/sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat/watak yang telah melekat/dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secar amoral disebut manusia hina. (Bertens,2000) memberikan contoh sifat keutamaan, antara lain: kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Sedangkan untuk pelaku bisnis, sifat utama yang perlu dimiliki antara lain: kejujuran, kewajaran (fairness), kepercayaan dan keuletan.
6.         Teori Etika Teonom
Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat kristen, yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan/perintah Allah sebagaiman dituangkan dalam kitab suci.
Sebagaimana teori etika yang memperkenalkan konsep kewajiban tak bersyarat diperlukan untuk mencapai tujuan tertinggi yang bersifat mutlak. Kelemahan teori etika Kant teletak pada pengabaian adanya tujuan mutlak, tujuan tertinggi yang harus dicapai umat manusia, walaupun ia memperkenalkan etika kewajiban mutlak. Moralitas dikatakan bersifat mutlak hanya bila moralitas itu dikatakan dengan tujuan tertinggi umat manusia. Segala sesuatu yang bersifat mutlak tidak dapat diperdebatkan dengan pendekatan rasional karena semua yang bersifat mutlak melampaui tingkat kecerdasan rasional yang dimiliki manusia.

2.4       Etika Abad ke-20
1.      Arti Kata “Baik” Menurut George Edward Moore
Kata baik adalah kunci dari moralitas, namun Moore merasa heran tidak satupun etikawan yang berbicara tentang kata baik tersebut, seakan-akan hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Menurut Moore, disinilah letak permasalahan sehingga terdapat kekacauan dalam menafsirkan kata baik tersebut. Anggapan inti Moore sangat sederhana bahwa kata baik tidak dapat didefinisikan, suatu kata dapat didefinisikan jika kata tersebut tidak lagi terdiri atas bagian-bagian sehingga tidak dapat dianalisis. Baik adalah baik, titik. Setiap usaha untuk mendefinisikan akan selalu menimbulkan kerancuan.
2.      Tatanan Nilai Max Scheller
Max Scheller sebenarnya membantah anggapan teori imperative category Immanuel Kant. Nilai-nilai bersifat material dan apriori. Material disini bukan dalam arti ada kaitan dengan materi, tetapi sebagai lawan dari kata formal. Bersifat apriori artinya kebernilaian suatu nilai tersebut mendahului segala pengalaman.
Menurut Max Scheller, ada 4 gugus nilai yang masing-masing mandiri dan berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu:
                                                       I.            Nilai-nilai sekitar enak dan tidak enak,
                                                    II.            Nilai-nilai vital,
                                                 III.            Nilai-nilai rohani murni,
                                                 IV.            Dan nilai-nilai sekitar roh kudus.
3.      Etika Situasi Joseph Fletcher
Joseph Fletcher termasuk tokoh yang menentang adanya prinsip etika
yang bersifat mutlak. Ia berpendapat bahwa setiap kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret. Sesuatu ketika berada dalam situasi tertentu bisa jadi baik dan tepat, tetapi ketika berada dalam situasi yang lain bisa jadi jelek dan salah. Itulah sebabnya, moralitas hanya dapat dipahami dalam situasi konkret-padahal, situasi konkret tidak selalu sama-sehingga etika Fletcher sering disebut etika situasi.
4.      Pandangan Penuh Kasih Iris Murdoch
Menurut Murdoch, khas dari teori-teori etika pasca-Kant adalah bahwa nilai-nilai moral dibuang dari dunia nyata. Bukan kemampuan otonom yang menciptakan nilai, melainkan kemampuan untuk melihat dengan penuh kasih dan adil.
5.      Pengelolaan Kelakuan Byrrhus Frederic Skinner
Skinner mengatakan bahwa pendekatan filsafat tradisional dan ilmu manusia tidak memadai sehingga yang diperlukan bukanlah ilmu etika, tetapi sebuah teknologi kelakuan. Ide dasar Skinner adalah menemukan teknologi/ cara untuk mengubah perilaku.
6.      Prinsip Tanggung Jawab Hans Jonas
Walaupun kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa kemajuan, menimbulkan masalah baru berupa ancaman kelanjutan kehidupan manusia. Intinya adalah kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan manusia di masa depan.
7.      Kegagalan Etika Pencerahan Alasdair Maclntyre
Bahwa etika pencerahan telah gagal karena pencerahan atas nama rasionalitas justru telah membuang apa yang menjadi dasar rasionalitas setiap ajaran moral, yaitu pandangan teleologis tentang manusia. Maclntyre menganjurkan agar etika kembali pada paham teleologis tentang manusia.
2.5       Teori Etika dan Paradigma Hakikat Manusia
            Pokok-pokok pikirannya meliputi:
1.      Muncul berbagai paham teori etika, masing-masing teori memiliki pendukung dan penentang yang cukup berpengaruh,
2.      Munculnya beragam teori etika karena adanya perbedaan paradigma, pola pikir, atau pemahaman tentang hakikat hidup sebagai manusia,
3.      Setiap teori hanya ditinjau dari proses penalaran,
4.      Semua teori yang ada menjelaskan tahapan-tahapan sejalan dengan pertumbuhan tingkat kesadaran diri.
5.      Teori yang tampak bagaikan potongan-potongan dapat dipadukan menjadi satu teori tunggal.
6.      Inti dari etika manusia adalah adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi, keseimbangan modal PQ, IQ, EQ, kebahagiaan lahir batin, keseimbangan hak dan kewajiban.







No.
Teori
Paradigma


Penalaran teori
Kriteria Etis
Tujuan hidup
Hakikat manusia dan kecerdasan
1.

Egoisme
Tujuan dari tindakan
Memenuhi kepentingan pribadi
Kenikmatan duniawi secara individu
Hakikat tidak utuh(PQ, IQ))
2.
Utilitarianisme
Tujuan dari tindakan
Memberi manfaat/ kegunaan bagi banyak orang
Kesejahteraan duniawi masyarakat
Hakikat tidak utuh(PQ, IQ, EQ)
3.
Deontologi-Kant
Tujuan itu sendiri
Kewajiban mutlak setiap orang
Demi kewajiban itu sendiri
Hakikat tidak utuh(IQ, EQ)
4.
Teori hak
Tingkat kepatuhan terhadap HAM
Aturan tentang HAM
Demi martabat kemanusiaan
Hakikat tidak utuh(IQ)
5.
Teori keutamaan
Disposisi karakter
Karakter positif-negatif individu
Kebahagiaan duniawi dan mental(psikologis)
Hakikat tidak utuh(IQ, EQ)
6.
Teori teonom
Disposisi karakter dan tingkat keamanan
Karakter mulia dan mematuhi kitab suci agama masing-masing individu dan masyarakat
Kebahagiaan rohani( surgawi, akhirat, moksa, nirmala), mental, dan duniawi
Hakikat utuh(PQ, IQ, EQ, SQ)
Teori Etika dan Hubungannya dengan Paradigma Hakikat Manusia dan Kecerdasan

Hubungan Antar Berbagai Teori Etika
No.
Teori/ dimensi
Hubungan teori
1.
Tingkat kesadaran
Hewanißà Manusiawi ßàTransedental
2.
Teori tindakan
Egoisme ßàUtilitarianisme ßàTeonom
3.
Teori hak dan kewajiban
Hak ßàkewajiban
4.
Teori keutamaan
Manusia hina ßàManusia utama
5.
Tujuan/ nilai
Duniawi ßàsurgawi
6.
Pemangku kepentingan
Individu ßàmasyarakatßà Tuhan
7.
Kebutuhan Maslow
Fisik ßàSosialßà Aktualisasi diri
8.
Tingkat perkembangan Kohlberg
Hukumanßà Prinsip
9.
Kecerdasan Covey
PQßà IQ, EQ ßàSQ
10.
Etika Nafis
Psiko etika ßàSosio etikaßà Teo etika
  
  
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
            Etika absolut dapat didefinisikan sebagai paham etika yang menekankan bahwa prinsip moral itu universal, berlaku untuk siapa saja, dan di mana saja, Tidak ada tawar menawar dalam prinsip ini, juga tidak tergantung pada adanya kondisi yang membuat prinsip moral dapat berubah sewaktu-waktu.
            Etika relatif berarti paham yang percaya bahwa segala sesuatu itu bersifat tidak mutlak, mulai dari pengetahuan maupun prinsip. Terkait dengan istilah relativisme etika, Shomali telah memberikan definisi yang cukup mudah dipahami yaitu “relativisme etika adalah pandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal, kebenaran semua prinsip moral bersifat relatif terhadap budaya atau pilihan individu”.
                Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya (Lawrence Kohlberg).
            Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan.



Referensi : http://oktaviantinovi.blogspot.co.id/2013/08/etika-bisnis.html